Arusbalik.web.id – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati, mengusulkan pemerintah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di tingkat desa. Usulan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dorong Rumah Produksi Kecil Daerah
Rahmawati menyebut usulan itu sebagai langkah strategis untuk mendorong perkembangan usaha rumah produksi (production house/PH) kecil di daerah. "Mungkin lintas mitra bisa siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil di daerah, dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027. Ini saran agar PH kecil itu bisa hidup," ujar Rahmawati dalam RDP tersebut.
Selama ini, industri film Indonesia masih terpusat di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa, baik dari sisi produksi maupun distribusi. Kondisi itu dinilai menyulitkan rumah produksi daerah untuk bersaing secara setara dengan PH besar yang memiliki akses layar lebih luas.
Respons Industri dan Revisi UU Perfilman
Perwakilan dari PH Black & White Pictures yang hadir dalam rapat mengungkapkan bahwa pihak pengelola bioskop besar selama ini belum sepenuhnya membuka ruang diskusi yang inklusif bagi rumah produksi skala kecil.
Selain soal distribusi, rapat tersebut juga menyinggung kebutuhan pembaruan regulasi. Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Andhika Satya Wisastho, mengusulkan revisi total terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. "Kondisi tahun 2009 dan tahun 2026 ini sudah amat sangat berbeda. Saya mengusulkan, jika memungkinkan ke depan, Komisi VII bisa menginisiasi revisi undang-undang terkait perfilman agar sesuai dengan realitas industri saat ini," pungkas Andhika.
Kritik Warganet
Usulan program "Bioskop Desa" ini memicu reaksi keras dari warganet. Banyak masyarakat menilai fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan jauh lebih mendesak untuk diperhatikan daripada sekadar hiburan. "Pendidikan gratis dan kesejahteraan guru lebih penting," tulis salah satu pengguna media sosial. Warganet lain menyarankan agar anggaran negara lebih diprioritaskan untuk memperbaiki sarana sekolah yang kondisinya sudah rusak.
Usulan Rahmawati belum mendapat respons resmi dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Kebudayaan. Pembahasan APBN 2027 dijadwalkan berlanjut di DPR dalam beberapa bulan ke depan.