Arusbalik.web.id – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut yang dinilai tidak masuk akal dan diduga mengandung praktik penggelembungan anggaran. Salah satu proyek yang ia tolak adalah pembangunan fisik sebuah gedung bernilai Rp484 miliar yang tiba-tiba muncul di mejanya tanpa pernah dipresentasikan secara terbuka. Sikap tegas ini disampaikan Bobby dalam keterangannya pada Jumat (22/5/2026).
Proyek Muncul Tiba-tiba di Meja Gubernur
Bobby menceritakan, sejak dinyatakan menang dalam Pemilihan Gubernur Sumut 2024, banyak pihak mulai mendekatinya dengan membawa berbagai dokumen proyek untuk dimintai persetujuan. Namun sejumlah proposal dinilai tidak melewati tahapan perencanaan, evaluasi, dan paparan yang semestinya.
Salah satu yang paling mencolok adalah proyek pembangunan gedung senilai Rp484 miliar. Bobby mengaku tidak pernah menerima paparan detail soal proyek tersebut, baik mengenai konsep pembangunan maupun rincian anggarannya. "Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," tegasnya.
Sinyal Keras untuk Seluruh OPD
Bobby menegaskan sikap ini berlaku menyeluruh bagi semua OPD di lingkungan Pemprov Sumut. Ia menyatakan tidak akan menyetujui proyek apapun yang tidak melalui proses yang jelas dan transparan, terlepas dari kedekatan politik pihak pengusul. "Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya nggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal," ujarnya.
Langkah ini sekaligus menjadi peringatan keras agar OPD tidak lagi mencoba meloloskan proyek dengan mengandalkan jalur informal atau kedekatan dengan pimpinan daerah. Menurutnya, setiap program pembangunan harus benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah.
Transparansi Jadi Prioritas
Bobby menyatakan akan memperketat mekanisme pemeriksaan seluruh pengajuan proyek ke depan. Ia juga menekankan bahwa anggaran dari APBD Sumut harus digunakan sesuai aturan yang berlaku dan tidak boleh disalahgunakan dalam bentuk apapun.
Langkah Bobby ini mendapat sorotan positif dari berbagai kalangan sebagai sinyal komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih sejak awal kepemimpinannya. Pemprov Sumut belum merilis daftar resmi proyek mana saja yang telah ditolak selain yang disebutkan Bobby dalam keterangannya kepada publik.
Bobby Nasution menegaskan komitmennya menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran daerah sejak awal menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Seluruh OPD diminta menyesuaikan diri dengan standar perencanaan yang ketat dan tidak mengulangi praktik pengajuan proyek tanpa dasar yang jelas.