Arusbalik.web.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempercepat pemerataan pendidikan di wilayah timur Indonesia. Menteri Abdul Mu'ti turun langsung ke Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada Jumat (29/5/2026) untuk meresmikan revitalisasi sekolah dan meninjau pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) YPPK Santo Fransiskus Manimeri.
Revitalisasi Naik Dua Kali Lipat
Jumlah sekolah penerima program revitalisasi di Teluk Bintuni melonjak tajam pada 2026. Jika tahun lalu hanya 10 satuan pendidikan yang menerima bantuan, tahun ini angkanya naik menjadi 25 satuan pendidikan dengan total anggaran Rp20,7 miliar. Seluruh pembangunan dilaksanakan melalui mekanisme swakelola sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Abdul Mu'ti juga meresmikan rampungnya revitalisasi 10 sekolah penerima bantuan tahun 2025 senilai Rp17,5 miliar, yang seluruhnya telah selesai 100 persen. Peresmian dipusatkan di SMP Negeri 2 Manimeri, SP 2 Kampung Korano Jaya.
Sekolah Terpadu SD hingga SMA di Lahan 8 Hektare
Selain meresmikan revitalisasi, Abdul Mu'ti meninjau lokasi pembangunan SNT YPPK Santo Fransiskus di Kampung Muturi, Distrik Manimeri. Sekolah ini dirancang menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA di atas lahan seluas delapan hektare. Pemerintah menargetkan pembangunan dapat terealisasi pada 2026.
"Sekolah terintegrasi ini merupakan bagian dari memperluas akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas, khususnya di wilayah Papua," kata Abdul Mu'ti.
Rp14 Triliun untuk 71.774 Sekolah se-Indonesia
Di tingkat nasional, Kemendikdasmen telah mengalokasikan Rp14 triliun dalam APBN untuk merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan. Sesuai arahan Presiden Prabowo, jumlah ini akan ditambah 60 ribu satuan pendidikan lagi, sehingga total yang akan direvitalisasi mencapai 71.774 sekolah di seluruh Indonesia.
Abdul Mu'ti menegaskan bahwa revitalisasi dan digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan langkah awal menghadirkan layanan pendidikan yang lebih baik dan merata. "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu," ujarnya.