Arusbalik.web.id – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengultimatum Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencopot pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) apabila tidak mampu membenahi kinerja institusinya. Ultimatum itu disampaikan langsung dari podium Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI, Rabu, 20 Mei 2026. Pernyataan keras itu menjadi sorotan luas karena diucapkan di hadapan lebih dari 400 anggota DPR RI dan sejumlah pejabat negara.
Prabowo: Sudah Berkali-kali Ingatkan Bea Cukai
Dalam pidatonya terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, Prabowo menegaskan bahwa dirinya telah berulang kali meminta agar Bea Cukai memperbaiki kinerjanya, namun perubahan yang diharapkan belum terwujud secara nyata.
"Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti," tegas Prabowo di hadapan sidang paripurna.
Presiden juga menyindir mentalitas birokrasi yang lamban menggunakan pepatah Sunda, menyebut pemerintah tidak boleh menjadi institusi yang bersikap "kumaha engkeh" atau menunda-nunda penyelesaian masalah. Anggota DPR yang hadir bahkan bertepuk tangan merespons ancaman pencopotan tersebut.
Prabowo menegaskan, semua menteri dan kepala badan harus membersihkan birokrasi masing-masing. Ia menyebut pelaku usaha kerap mengeluhkan praktik pungutan liar yang masih marak di sejumlah instansi pemerintah.
Dirjen Djaka Budi Utama Jadi Sorotan
Pasca pernyataan tegas Presiden, nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini, Djaka Budi Utama, langsung menjadi perhatian publik. Djaka merupakan mantan anggota Tim Mawar yang dilantik sebagai Dirjen Bea Cukai pada Mei 2025.
Sorotan terhadap Djaka semakin kuat seiring dengan mencuatnya kasus Blueray Cargo, yang diduga melibatkan oknum pejabat DJBC dalam praktik korupsi. Kasus tersebut kini tengah bergulir di persidangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diketahui sedang menunggu jadwal pemeriksaan terhadap Dirjen Bea Cukai terkait dugaan penerimaan suap dalam kasus tersebut. Perkembangan proses hukum ini turut memperkuat tekanan publik terhadap pembenahan institusi kepabeanan nasional.
Menkeu Purbaya Siap Jalankan Perintah
Merespons ultimatum Presiden, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menjalankan arahan tersebut. Purbaya menegaskan akan terlebih dahulu mengevaluasi kinerja pimpinan DJBC sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
"Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya nggak bisa kalau nggak ada perintah," ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta.
Terkait kasus hukum yang sedang berjalan, Purbaya menyatakan tidak akan ikut campur dalam proses persidangan. "Kalau persidangan, saya nggak akan ikut campur. Saya lihat saja seperti apa hasilnya. Kalau terbukti bersalah, harusnya iya dicopot," kata Purbaya.
Hingga berita ini diturunkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait ultimatum Presiden Prabowo. Proses persidangan kasus Blueray Cargo yang melibatkan dugaan oknum pejabat DJBC masih berlangsung dan menjadi salah satu dasar evaluasi kinerja institusi kepabeanan tersebut.