Lamongan, Arusbalik.web.id – Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Koperasi Nelayan Bersama Aspila Lamongan mendatangi Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Gedung Makarti, Kompleks Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Mereka menyampaikan sejumlah keluhan seputar regulasi yang dinilai tumpang tindih, lamanya pengurusan dokumen kapal, dan kekhawatiran atas rencana penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Laut.
Aturan Tumpang Tindih Jadi Keluhan Utama
Koperasi yang dipimpin Mustakim itu mengeluhkan banyaknya regulasi dari dua kementerian berbeda yang saling bertabrakan. Proses pengukuran kapal disebut memakan waktu terlalu lama, sehingga dokumen kerap tidak lengkap. Kondisi itu berujung pada penangkapan kapal nelayan oleh aparat. Beban regulasi yang sudah terasa berat dikhawatirkan akan bertambah jika kebijakan PBB Laut benar-benar diterapkan.
Wamen: Jangan Tambah Beban Nelayan
Viva Yoga menegaskan bahwa nelayan Pantura Lamongan yang beroperasi hingga perairan Kalimantan dan Sulawesi layak mendapat perlindungan negara. Ia menyebut profesi nelayan penuh risiko karena harus meninggalkan keluarga berhari-hari di laut. Menurut mantan anggota Komisi IV DPR itu, seluruh beban tidak boleh ditimpakan kepada nelayan. Terkait PBB Laut, ia meminta isu tersebut diklarifikasi ke instansi terkait, mengingat pajak serupa selama ini hanya berlaku untuk sektor tambak dan keramba, sementara kapal nelayan sudah dikenai pajak tahunan.
Koordinasi Lintas Kementerian Jadi Solusi
Viva Yoga menyatakan tumpang tindih aturan dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah harus diselesaikan melalui koordinasi dan sinergi. Semua keluhan nelayan akan diteruskan ke seluruh pihak terkait agar menghasilkan kebijakan yang tepat dan terintegrasi.
Transmigrasi Punya Kawasan Nelayan, Sudah Latih 50 Orang
Kementerian Transmigrasi saat ini mengelola kawasan transmigrasi pesisir di Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dan Pasang Kayu, Sulawesi Barat. Sebanyak 50 nelayan di Barelang telah mengikuti pelatihan yang dibuka langsung oleh Viva Yoga. Selain pelatihan, sebanyak 16 kapal berukuran 5 GT juga telah disalurkan kepada 16 kelompok usaha bersama.
Viva Yoga juga menyebut kesejahteraan nelayan masuk dalam prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang dalam pidato KEM dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027 menekankan pentingnya alat tangkap yang andal serta rencana pembangunan 5.000 desa nelayan.
Ingin Pasar Ikan Setara Jagalchi dan Toyosu
Wamen berharap pasar-pasar ikan di Indonesia, termasuk di Lamongan, dapat berkembang seperti Pasar Jagalchi dan Noryangjin di Korea Selatan serta Toyosu di Jepang. Dengan modernisasi pasar ikan, persoalan klasik seperti keterbatasan pasokan es dan fasilitas cold storage diharapkan tidak lagi menghambat nelayan.
Pertemuan ini direncanakan menjadi awal dari tindak lanjut konkret lintas kementerian untuk menyelesaikan permasalahan regulasi yang selama ini membebani nelayan Pantura Lamongan.