Jakarta, Arusbalik.web.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap demokrasi sekaligus menyatakan sikap terbuka terhadap kritik. Pernyataan itu disampaikan melalui artikel di Majalah The Economist dan dikutip oleh Badan Komunikasi Pemerintah RI pada Jumat, 12 Juni 2026.
Penegasan Soal Demokrasi
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan akan terus menjadi demokrasi. Ia menyebut dirinya dipilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia dalam proses pemilu yang bebas dan adil.
Prabowo juga menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem terbaik, meski ia mengakui penerapannya tidak sempurna. Menurutnya, legitimasi demokratis harus diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan rakyat, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat.
Soal Kritik
Presiden menyatakan bahwa dirinya selalu menelaah setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahannya secara saksama, kemudian menimbangnya berdasarkan fakta dan realitas yang dihadapi masyarakat.
Ia juga menambahkan bahwa penerapan demokrasi perlu disesuaikan dengan budaya Indonesia. Menurutnya, sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan stabilitas untuk maju. Kerja sama dinilai lebih penting daripada fragmentasi politik.
Konteks Pernyataan
Pernyataan Prabowo muncul di tengah gelombang aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada 12–13 Juni 2026 di berbagai kota, terutama Jakarta. Para mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-UI dan berbagai aliansi justru menuntut Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah — tuntutan yang kontras dengan klaim keterbukaan yang disampaikan presiden.
Prabowo juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 8 persen per tahun agar negara dapat menjadi negara maju, dan hal itu tidak akan tercapai dengan terus menjalankan kebijakan yang sama.